PELALAWAN (Fokusdiksi) – Bupati Zukri secara resmi membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pelalawan Tahun 2027 yang digelar di Ruang Pembaharuan Bappeda Kabupaten Pelalawan, Rabu (11/2/2026). Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam rangkaian proses perencanaan pembangunan daerah yang menekankan prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabel.
Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD tersebut dihadiri oleh berbagai unsur pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), anggota DPRD, akademisi, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, perwakilan perempuan, pemuda, hingga unsur dunia usaha. Kehadiran para pihak ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Pelalawan untuk memastikan bahwa arah pembangunan tahun 2027 benar-benar dirumuskan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat dan selaras dengan dinamika perkembangan daerah.
RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dokumen ini disusun sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam konteks Kabupaten Pelalawan, penyusunan RKPD 2027 merupakan bagian dari implementasi RPJMD 2025–2029 yang telah ditetapkan sebelumnya.
Dalam sambutannya, Bupati Zukri menegaskan bahwa Forum Konsultasi Publik bukan sekadar agenda seremonial, melainkan ruang strategis untuk menyatukan persepsi, menyerap aspirasi, serta menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan provinsi dan nasional.
“Forum ini adalah ruang bersama. Di sinilah kita merumuskan arah pembangunan Kabupaten Pelalawan tahun 2027 secara terbuka dan partisipatif. Setiap masukan sangat berarti untuk menyempurnakan rancangan awal RKPD,” ujar Bupati.
Ia menambahkan bahwa pembangunan daerah tidak dapat dijalankan secara sektoral dan parsial. Dibutuhkan integrasi lintas sektor, sinergi antarlevel pemerintahan, serta dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat agar program-program yang dirancang benar-benar efektif dan tepat sasaran.
Dalam paparannya, Bupati Zukri menguraikan sejumlah isu strategis yang menjadi fokus perhatian dalam perencanaan pembangunan tahun 2027. Isu-isu tersebut dirumuskan berdasarkan evaluasi capaian pembangunan sebelumnya, tantangan aktual yang dihadapi daerah, serta proyeksi kebutuhan jangka menengah.
Pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Menurutnya, pembangunan manusia harus menjadi fondasi utama dalam mewujudkan Pelalawan yang maju dan berdaya saing. Upaya ini meliputi peningkatan akses dan mutu pendidikan, penguatan layanan kesehatan, penurunan angka stunting, serta peningkatan kompetensi tenaga kerja.
“Tanpa SDM yang unggul, sulit bagi kita untuk bersaing. Karena itu, investasi terbesar kita adalah pada manusia,” tegasnya.
Kedua, percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan sosial. Pemerintah daerah berkomitmen untuk memperkuat program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta membuka akses seluas-luasnya terhadap lapangan kerja dan sumber pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Ketiga, penguatan ekonomi daerah. Pelalawan yang memiliki potensi besar di sektor perkebunan, kehutanan, perikanan, dan industri pengolahan didorong untuk terus meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi dan inovasi. Diversifikasi ekonomi juga menjadi agenda penting agar daerah tidak terlalu bergantung pada satu sektor tertentu.
Keempat, pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan. Infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, irigasi, air bersih, serta jaringan telekomunikasi menjadi prioritas untuk meningkatkan konektivitas wilayah dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Kelima, pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasi bencana. Mengingat karakteristik wilayah Pelalawan yang rentan terhadap kebakaran hutan dan lahan serta banjir, upaya penguatan sistem mitigasi dan adaptasi perubahan iklim menjadi perhatian serius dalam RKPD 2027.
Keenam, penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pemerintah daerah berkomitmen meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan publik berbasis digital guna mewujudkan birokrasi yang profesional dan melayani.
Dalam forum tersebut, Bupati Zukri juga secara terbuka menyampaikan dinamika kemampuan keuangan daerah yang menjadi tantangan dalam penyusunan RKPD 2027. Ia menyebutkan bahwa pada Tahun Anggaran 2025, APBD Kabupaten Pelalawan tercatat sebesar Rp1,9 triliun. Namun pada Tahun Anggaran 2026, terjadi penurunan menjadi Rp1,7 triliun atau berkurang sekitar Rp200 miliar.
Penurunan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk dinamika transfer dana dari pemerintah pusat dan fluktuasi pendapatan asli daerah. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih cermat dalam menyusun skala prioritas serta meningkatkan efisiensi belanja.
“Keterbatasan anggaran bukan alasan untuk berhenti berbuat. Justru dalam kondisi seperti ini kita dituntut untuk lebih kreatif, inovatif, dan selektif dalam menentukan program prioritas,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis kinerja dan hasil (result oriented) akan terus diperkuat dalam proses perencanaan dan penganggaran.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Zukri juga mendorong dukungan anggota DPRD Provinsi Riau dari Daerah Pemilihan Pelalawan–Siak untuk turut memperjuangkan program-program strategis daerah di tingkat provinsi.
Beberapa program prioritas yang diharapkan mendapatkan dukungan antara lain percepatan pembangunan Sentral Pangan di Pulau Mendol serta pembangunan Jalan Lintas Bono. Kedua proyek tersebut dinilai memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan konektivitas wilayah.
Sentral Pangan di Pulau Mendol diharapkan menjadi pusat distribusi dan penguatan ketahanan pangan daerah, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan. Sementara Jalan Lintas Bono akan membuka akses yang lebih luas antarwilayah, mendukung sektor pariwisata, serta memperlancar arus barang dan jasa.
“Kolaborasi lintas level pemerintahan sangat penting. Kita ingin program strategis Pelalawan juga menjadi bagian dari prioritas pembangunan provinsi dan nasional,” kata Bupati.
Selain dukungan legislatif, Bupati Zukri juga mengajak para pelaku dunia usaha yang beroperasi di wilayah Kabupaten Pelalawan untuk semakin meningkatkan kepedulian dan komitmen dalam mendukung pembangunan daerah.
Ia menekankan pentingnya optimalisasi program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (CSR) agar lebih terarah, terkoordinasi, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Program CSR diharapkan tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga mampu mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
“Perusahaan adalah mitra strategis pemerintah. Melalui sinergi yang baik, kita dapat mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasional,” ujarnya.
Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD 2027 juga diwarnai dengan sesi dialog dan penyampaian masukan dari para peserta. Berbagai aspirasi disampaikan, mulai dari kebutuhan peningkatan infrastruktur desa, penguatan sektor pertanian dan perikanan, peningkatan kualitas pendidikan, hingga perlunya perhatian lebih terhadap isu lingkungan dan pengelolaan sampah.
Sejumlah tokoh masyarakat menekankan pentingnya pemerataan pembangunan agar tidak terpusat di ibu kota kabupaten semata. Mereka berharap program pembangunan benar-benar menyentuh wilayah pelosok dan masyarakat yang paling membutuhkan.
Pemerintah daerah mencatat seluruh masukan tersebut untuk menjadi bahan penyempurnaan dokumen Ranwal RKPD sebelum memasuki tahapan berikutnya, yakni Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Sebagai bagian dari visi pembangunan daerah, Bupati Zukri kembali menegaskan komitmennya mewujudkan “Pelalawan Menawan” yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Visi tersebut bukan sekadar slogan, melainkan arah kebijakan yang diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan nyata.
Ia meyakini bahwa dengan kolaborasi, komitmen, dan sinergi seluruh pemangku kepentingan—baik pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, DPRD, dunia usaha, maupun masyarakat—berbagai permasalahan yang dihadapi dapat diselesaikan secara bertahap dan berkelanjutan.
“Saya percaya, dengan semangat kebersamaan dan gotong royong, kita mampu menjawab tantangan pembangunan dan membawa Pelalawan menuju masa depan yang lebih baik,” tutupnya.
Forum Konsultasi Publik ini diharapkan mampu menghasilkan rumusan awal RKPD Tahun 2027 yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, adaptif terhadap dinamika fiskal, serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan nasional. Dengan perencanaan yang matang dan partisipatif, Kabupaten Pelalawan optimistis dapat terus melangkah maju, memperkuat fondasi pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. (Advertorial - Pelalawan/Dedi)
