Dengan tegas, Baharuddin menyatakan bahwa pihaknya akan serius menangani kasus ini. “Kami DPRD akan buktikan. Ini sepertinya sudah terorganisir. Saya juga sudah menghubungi langsung Kapolres Pelalawan malam itu. Saya minta kasus ini diusut tuntas dan mafia solar segera ditindak,” tegasnya.
Lebih lanjut, DPRD Pelalawan akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada tanggal 8 Agustus 2025 dengan menghadirkan pihak-pihak terkait seperti Pertamina, pengusaha SPBU, Dinas Perindag Pelalawan, dan Polres Pelalawan dan Kodim 0313/KPR.
“Kami juga akan meminta sanksi terhadap SPBU nakal serta menuntut pihak kepolisian memperketat pengawasan agar masyarakat tidak terus dirugikan,” tambah Baharuddin.
Baharuddin menyampaikan komitmen lembaganya itu untuk serius membuka tabir raibnya solar solar bersubsidi selama ini oleh oknum oknum yang tidak bertanggung dan merugikan Masyarakat.
“Kalau di Pelalawan atau Provinsi ini tidak selesai, saya akan lanjutkan persoalan ini sampai ke Pusat. Ini menyangkut hak rakyat. Jangan main-main dengan urusan perut masyarakat,” tegas Baharuddin.
Bahar juga mendapat informasi bahwa dari sekian banyak BBM jenis solar yang dipasok Pertamina ke SPBU, tidak lebih dari satu pertiganya di suplay untuk melayani kebutuhan Masyarakat, Sebagian besarnya dilangsir ke truk truk dan derigen derigen untuk dijual dipasar gelap mafia minyak Pelalawan.
“Ini kan Solar bersubsidi, kwatirnya kita nanti di jual ke perusahaan perusahaan, ke truk truk perusahaan yang tidak menjadi bagiamn dari penerima BBM subsidi pertamina ini,” kata Bahar
“Ini kan hak masyarakat yang di rugikan, maka nya kita akan tuntaskan permainan mafia minyak ini di kabupaten Pelalawan,” tegasnya
Senada dengan itu, Ketua Komisi II DPRD Pelalawan Abdul Nasib menegaskan bahwa komisi yang dipimpinnya itu telah merespon dengan cepa tatas apa yang menjadi keresahan masyarakat terkait kelangkaan BBM bersubsidi dan oknum oknum yang bermain didalamnya yang memutus rantai pelayanan perusahaan negara yang sejatinya bertanggung jawab memastikan kelancaran distribusi energi ke masyarakat.
“Sudah kita jadwalkan RDP, Pertamina juga kita undang, agar tidak ada lagi kelangkaan BBM di Kabupaten Pelalawan ini, sehingga distribusinya tepat sasaran, untuk Masyarakat,” tegas Nasib
Sementara itu Senator DPD RI Abdull Hamid asal Pelalawan juga menyatakan dukungannya atas Langkah Langkah yang diambil para wakil rakyat di Kabupaten Pelalawan dalam merespon keresahan Masyarakat. Baginya apa yang menjadi problem di Masyarakat, wakil rakyat harus tanggap dan mencari Solusi cepat untuk itu.
“Kampung kita tercoreng oleh ulah mafia BBM. Masyarakat kita menderita. Kami mendukung DPRD untuk mengawasi secara ketat dan meminta aparat segera bertindak tegas terhadap siapa pun yang terlibat,” katanya.
Kepolisian Resort Pelalawan memberikan respon yang berbeda terhadap viralnya video permainan culas oknum penimbun minyak bersubsidi di Kota Pangkalan Kerinci, dalam menjawab konfirmasi media Humas Polres Pelalawan menyebutkan bahwa investigasi awal dari Polres Pelalawan berdasarkan laporan yang dikirim oleh Kasat Reskrim I Gede menyatakan bahwa tidak ditemukan aktivitas penimbunan BBM seperti yang disebutkan dalam video viral tersebut.
“Tidak ditemukan penimbunan BBM sesuai pemberitaan online, Tidak ditemukan praktik pelangsiran BBM, Gudang milik seorang bernama Imam dicek, namun tidak ada aktivitas penimbunan BBM subsidi, Tidak ada mobil tangki ditemukan di lokasi, Tidak ditemukan mobil pelangsir seperti bus pariwisata, colt diesel, atau mobil balak.
Sedangkan dalam video TikTok yang viral dan turut memicu amarah publik, muncul nama-nama yang diduga sebagai “pemain” dalam mafia BBM ini. Nama-nama seperti Imam, Dewi, dan Asno disebut terang-terangan, bahkan disertai tudingan bahwa “Anggota Polres Pelalawan juga ikut bermain” (Tim)