PELALAWAN (Fokusdiksi) - Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) telah mengumumkan pencabutan izin konsesi PBPH PT RAPP seluas 338.536 hektare berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026.
Per hari itu, RAPP kehilangan konsesi tanaman akasia nya di Riau, yang sebagian besar berasal dari Kabupaten Pelalawan dengan luasan hampir 150 ribu hektar, dan seluruh kegiatan pemanfaatan hutan oleh perusahaan milik Sukanto Tanoto itu resmi dihentikan. Lahan tersebut kini kembali berada di bawah penguasaan penuh negara.
Atas kejadian yang mengejutkan itu, warga Kelurahan Pelalawan yang sudah 32 tahun memperjuangkan fee tanaman kehidupan terancam gigit jari, pasalnya sumber daya perusahaan akan banyak di fokuskan untuk memperkuat kelangsungan internal kedepan.
Hal ini diungkapkan oleh Ketua Poros Masyarakat Pelalawan Bersatu (PMPB) Liaz Abnur mengatakan masyarakat yang bermukim di sekitaran Istana Sayap harus menyiapkan diri untuk tidak mendapatkan apa apa dari perusahaan raksasa yang puluhan tahun berdampingan dengan kehidupan mereka. Saat ini masyarakat Kelurahan Pelalawan bukan lagi perioritas RAPP, sumber daya mereka akan diarahkan untuk menjaga eksistensi perusahaan ke depan.
"Apa yang tengah di perjuangkan Pemkab Pelalawan melalui Camat dan Lurah sebaik nya masyarakat jangan berharap terlalu banyak, siap siaplah gigit jari,karena RAPP lebih fokus pada bagaimana kelangsungan perusahaan ke depan, bagaimana ribuan karyawan mereka bisa dipertahankan, fee tanaman kehidupan di Kelurahan Pelalawan mulai menjauh panggang dari api,"kata Ketua PMPB Liaz Abnur, Sabtu (21/11/2026)
Sejati nya, apa yang diperjuangkan oleh masyarakat Kelurahan sudah dapat dinikmati bersama saat ini, namun sikap lamban dan gaya komunikasi Pemkab Pelalawan yang tidak tegas dalam negosiasi dan berjalan di tempat membuat peta keberhasilan sekarang runtuh dalam semalam sejak dicabutnya izin konsesi RAPP okeh Kemenhut RI.
"Ini karena juru runding dan Pemkab lamban menyelesaikan masalah yang sepele tapi dibiarkan berlarut larut, akhirnya seperti ini, siap siap gigit jari alias tak dapat apa apa,"imbuhnya
Selama ini, lanjut Liaz, pihak RAPP sudah terbuka dengan kesediaan mereka menuntaskan kewajiban perusahaan untuk mensejahterakan masyarakat di Kelurahan Pelalawan lewat fee tanaman kehidupan, dan tinggal menunggu Surat berkop Pemkab Pelalawan perihal penunjukan juru runding yang tak kunjung datang sebelum RAPP mencairkan dana miliaran itu, sudah keburu Satgas PKH mencabut izin konsesi mereka
"Kalau izin konsesi akasia di cabut, sangat kecil peluang untuk mendapatkan fee akasia lagi"lanjutnya
Yang perlu di lakukan saat ini, Masyarakat Pelalawan segera mengadakan rapat dan mempertanyakan progress yang telah dilakukan camat sejauh ini.
"Minta penjelasan camat, masih ada peluang atau tidak, kalau tidak sebaiknya camat minta maaf dan secara gentle mengundurkan diri sebagai camat Pelalawan," tegasnya
"Dah gagal dah, tak usah cerita lagi kita, saran saya masyarakat Pelalawan hati hati kalau gigit jari, jangan sampai berdarah,"pungkas Liaz***