PELALAWAN (Fokusdiksi) - Di beberapa platform media sosial, masyarakat Kabupaten Pelalawan mulai ramai menyampaikan cibirannya atas upaya pembohongan publik yang dilakukan oleh perusahaan kertas raksasa milik taipan Sukanto Tanoto, PT. Riau Andalan Pulp & Paper. cibiran itu merupakan respon atas kunjungan kerja Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya ke komplek RAPP pekan lalu.

Kunker Menteri Ekraf itu berbungkus  pengembangan Desa kreatif, Workshop literasi keuangan dan akses pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif Desa bimaan APRIL-APR  di Hotel Unigraha Komplek PT. RAPP.

Yang jadi pertanyaan masyarakat, dimana desa binaan RAPP itu, dan apa bentuk ekonomi kreatif yang dikembangkan oleh perusahaan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat desa, sedangkan seluruh sendi sendi ekonomi sudah dikuasai oleh perusahaan yang disebut Jikalahari sebagai perusak lingkungan dan hutan Riau.

Salah satu akun tiktok milik seorang praktisi hukum kawakan Apul Sihombing SH MH membahas jamuan khusus RAPP kepada Menteri Ekraf, pengacara ini mempertanyakan seberapa besar kontribusi PT.RAPP dalam mengembangkan ekonomi kreatif, usaha mikro di Kabupaten Pelalawan.

"Hampir boleh dikatakan, tidak ada efek ekonomi yang diperoleh masyarakat Kabupaten Pelalawan khsusnya masyarakat di Pangkalan Kerinci,"kata Apul

Dilanjutkannya, sejak berdirinya, RAPP telah melakukan monopoli,ulai dari industri hulu sampai industri hilir. Bahkan semua pusat pusat perbelanjaan untuk karyawan sudah diambil alih oleh RAPP.

"Artinya sudah terjadi isolasi ekonomi antara karyawan RAPP dengan masyarakat sekitar, bayangkan mulai dari minimarket, grosir, rumah makan, cafe, tempat tongkrongan semua sudah disediakan RAPP."terangnya

Bahkan RAPP telah membuat isolasi sosial antara masyarakat Pangkalan Kerinci dengan masyarakat di dalam Riau komplek. Bahkan di dalam komunitas sosial masyarakat terjadi faksi antara masyarakat dengan karyawan RAPP.

"Prakteknya dapat di lihat, RAPP membangun kerajaan di dalam negara, lantas apa manfaat ekonomi yang di peroleh masyarakat Kabupaten Pelalawan" tegasnya

"Ekonomi kreatif apa yang bisa didapat masyarakat dari RAPP,"katanya

Senada dengan Apul, Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kabupaten Pelalawan Wahyu Widodo mengungkapkan apa yang di pertontonkan RAPP saat kunjungan Menteri Ekraf sangat bertolak belaknga dengan fakta di lapangan. 

Sebagai putra asli Desa Sering yang berbatasan langsung dengan kawasan Industri RAPP tidak merasakan manfaat dari keberadaan RAPP sebagai tetangga desa, ekonomi masyarakat Desa Sering sebagian besar sangat memprihatinkan jauh dari kata pemberdayaan sebagaimana yang didengung dengungkan RAPP.

"Yang di dapat masyarakat Desa Sering dari RAPP cuma bau busuk dan limbah, heran saja mendengarkan petinggi RAPP berbicara tentang komitmen perusahaan dalam pemberdayaan ekonomi kreatif desa desa binaan RAPP," tegas Wahyu

Ditambahkannya, selama beroperasi di kabupaten Pelalawan perusahaan bubur kertas itu hanya berorientasi pada keuntungan semata, makanya ada banyak anak dan cucu perusahaan RAPP tersebar dan menguasai hutan dan tanah Ulayat Kabupaten Pelalawan, yang merusak lingkungan dan jadi pemicu konflik sosial.

"Tidak ada namanya desa binaan ekonomi kreatif, itu cuma jualan RAPP menjilat pejabat pusat, ini kebohongan besar yang dilakukan terus menerus oleh RAPP,"kata Wahyu

Sementara itu, Dirut RAPP Mulia Nauli dikonfirmasi terkait cibiran masyarakat di media sosial terkait kunjungan Menteri Ekraf ke Riau komplek dinilai sebagai kebohongan besar RAPP.

Konfirmasi atas hal itu dilayangkan via aplikasi chatting yang ditujukan ke nomor bos RAPP ni. Sayang sampai berita ini tayang yang bersangkutan enggan memberi tanggapannya.

Sikap yang sama juga di tunjukkan oleh  Chief Operating Officer (COO) PT. RAPP Eduward Ginting,konfirmasi lewat WhatsApp enggan dibalasnya. Kedua petinggi di perusahaan Sukanto Tanoto ini memilih diam, walaupun pesan terkirim telah conteng dua.

Pun begitu dengan Humas RAPP, Disra Aldrick dan Budi Firmansyah yang sama sama memilih mengambil sikap diam saat diminta tangggapan nya terkait cibiran masyarakat atas kunker Menteri Ekraf sebagai  pembohongan publik perusahaan tempat Erik dan Budi bekerja.

Erik dan Budi tak merespon konfirmasi media ini lewat aplikasi chatting WhatsApp, padahal alamat pesan ke penyampai citra positif perusahaan itu bermaksud memberikan hak jawab perusahaan atas berita terkait jamuan khusus perusahaan ke Menteri. Dan redaksi media ini juga menghargai kedua humas RAPP itu untuk tidak menggunakan hak jawabnya, karena tidak menjawab juga merupakan hak.***