Saat duduk berjuntai di pelanto (pelantaran) teras rumah papan yang menghadap ke Sungai Kampar, Sungai besar yang membelah daerah pemekaran dari Kabupaten Kampar 27 tahun silam itu menjadi tempat bergantungnya kehidupan banyak keluarga. Walau tak lagi bisa berharap banyak ke alam untuk memberikan nafkah layak bagi keluarga, namun tak bisa dipungkiri, Sungai Kampar saat ini masih menjadi tumpuan harapan kehidupan banyak orang tua untuk membesarkan dan memberikan pendidikan layak  bagi putra putri nya.

Riak Sungai Kampar dengan ragam aktifitas di dalamnya, perahu perahu kecil hilir mudik membawa warga meraih penghidupan yang diketahuinya saat ini, pompong tampak berisi sawit, sedangkan kapal besar bermuatan kayu kayu akasia menjadi pemandangan saban hari di Sungai Kampar Pelalawan. Tanpa terasa ingatan penulis Kembali ke kenangan 20an tahun lalu, Ketika alam masih menyediakan segalanya untuk dinikmati. Banyak orang orang hebat di Pelalawan bahkan di Riau di besarkan dan memperoleh pendidikan dari usaha orang tua yang mneggantungkan kehidupannya dari alam Pelalawan.

Masih segar rasanya di ingatan, Ketika saban sore nelayan nelayan merapatkan perahunya di tepian sungai, ada banyak ikan dengan berbagai jenis dan ukuran. Bahkan kata kata orang tua kita dahulu, sekali ke laut bisa untuk hidup satu pekan (minggu) artinya alam Pelalawan saat itu memang menyediakan apa yang dibutuhkan masyarakat, belum lagi dari madu alam, dari damar dan rotan.

Dari ikan, dari tanaman di atas tanah bertuah Pelalawan. Orang tua dapat mengantarkan anak anaknya ke gerbang sekolah, ke bangku bangku kuliah dan lapangan kerja layak. Ada banyak ASN dan pejabat di negeri ini di besarkan oleh para orang tua yang menggantungkan hidup mereka dari sungai, dari hutan dan isinya. 

Indah nya kehidupan di masa itu, dan tercukupinya semua kebutuhan masyarakat Pelalawan tidak bisa terulang lagi. Kini hanya tersisa sungai sungai besar saja dengan habitat didalamnya semakin berkurang, ratusan sungai sungai kecil tempat banyak ikan bersarang sudah masuk pula kedalam areal HGU, HTI, kebunnya cukong cukong dan orang orang berduit yang bisa menikmati kekayaan alam tanah Pelalawan. Ikan ikan mati tersebab air sungai tercemar pestisida, urea dan pupuk pupuk kimia dari kebun sawit dan akasia. 

Lantas bagaimana nasib warga tempatan?, Dimana mereka menggantungkan kehidupannya lagi?. Jika masyarakat yang selama bertahun tahun hidup dari sungai, dari ikan, dari hutan, dari madu hutan dan isi rimba lainnya, mereka tidak akan menemukan jawaban dari pertanyaan yang berkecamuk di pikiran mereka. Pertanyaan selalu muncul, bagaimana mereka hidup hari ini, bagaimana nasib pendidikan anak anaknya kelak. Dan bagaimana hidup mereka di hari tua nanti. Apa yang akan mereka persiapkan mereka tidak tahu. Kepada siapa mereka bertanya tidak tahu. Ke korporasi yang telah merampas penghidupan mereka?, wallahu alam. Ke pemimpin kita di pemerintahan atau wakil wakil rakyat yang bergelar anggota dewan yang terhormat?, jangan, jangan. Jika hati kita tidak siap untuk terluka dan kecewa, jangan gantungkan harapan ke orang orang itu. Hearing di dewan tiap hari bersama perusahaan, tidak satupun yang tuntas yang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Coba DPRD Pelalawan tunjukkan ke masyarakat perusahaan mana yang setelah hearing, harapan masyarakat terwujud?. Entah lah. Coba sama sama kita cek di Google, dengan clue (petunjuk red) “Berkat hearing DPRD Pelalawan, perusahaan tunaikan kewajibannya ke masyarakat”. Pak dewan jangan bangga telah menghearingkan masalah di tengah masyarakat dengan perusahaan. Di depan anggota dewan, perwakilan perusahaan berjanji merealiasikan apa yang diminta di hearing namun kenyataan dilapangan nol. Tapi penulis akan angkat topi jika yang diharapkan itu terealisasi. Ini bukan merendahkan ya dewan dewan yang terhormat, tapi itulah fakta yang harus diakui kita semua. Ratusan perusahaan di Pelalawan belum memberikan kewajiban sosial secara layak ke masyarakat. Tapi kita paham lah, DPRD Kabupaten dan Pemkab punya kewenangan terbatas untuk membuat perusahaan patuh. Semua kewenangan ada di provinsi dan pusat. Tapi usulan dan masukan bisa dari bawah, kalau mau, Kalau tak mau tak apa juga. Kita paham la. Hehehe…

Kembali ke laptop, agar kehidupan masyarakat sesuai harapan, apa yang mesti di lakukan?. Hidup tanpa berharap dari santunan pemerintah daerah untuk masyarakat miskin atau tercatat di golongan 1 dan 2 sebagai mustahik oleh Baznas. Atau sebagai penerima santunan perusahaan untuk keluarga pra sejahtera. Bukan itu tujuan kita memiliki pemerintah, yang selalu menganggarkan APBD untuk menyantuni kita saat hidup tidak berjalan sesuai harapan. Kata seorang pakar yang penulis tonton di tv swasta menyebutkan, jika pemimpin menawarkan APBD untuk santunan ke orang miskin artinya pemimpin itu pro kemiskinan, tapi kalau pemimpin bisa mengeluarkan masyarakatnya dari status kemiskinan maka pemimpin itu baru bisa di katakan pro rakyat. Katanya lagi, pro kemiskinan dan pro rakyat sangat berbeda. Kalau cuma bergantung ke solusi APBD, anak SD pun bisa. Kata pakar tadi yang penulis simak di siaran tv nasional. 

Terus apa yang masyarakat inginkan? Yang mereka inginkan itu adalah hidup yang benar benar mandiri, menjadi keluarga yang otonom, tangguh dan memiliki visi kesuksesan bagi putra putri mereka. Untuk sampai ke tingkat itu harus dengan hadirnya pemerintah dan bantuan perusahaan sebagai tanggung jawab sosial. Mestinya, sekali lagi mestinya begitu. Makanya agar kita bisa seperti itu mari kita berikhtiar bersama, penguasa, pengusaha dan kaki tangan nya, sama sama kita menumpang di bumi nya sang pemilik alam ini. Bedanya mereka kaya dari memanfaatkan warisan leluhur kita, sedangkan sebagian yang lain, masih tertatih tatih bertahan hidup. 

Kemarin ada seorang ustadz menjumpai penulis ba’da ashar di salah satu masjid di kota Pangkalan Kerinci. Sang ustadz bertanya tentang kabar perjuangan hak fee tanaman kehidupan dengan perusahaan. Kata ustadz berpesan bahwa kita perlu meminta pertolongan kepada sang maha memberi pertolongan, bermunajat maksud beliau.

Dalam diskusi hangat dan penuh makna tersebut, sang ustdaz mengingatkan penulis dengan mengatakan bahwa kesalahan kita hingga pengusaha dan penguasa itu sewenang wenang di tanah yang harus nya bisa memberikan penghidupan layak bagi saudara saudara kita adalah karena kita tercerai berai. Serigala hanya memangsa domba domba yang terpisah dari gerombolannya, kata ustadz ini (itu bukan kata penulis), kata kata alim ulama ini seakan mengingatkan penulis betapa beratnya merangkul masyarakat untuk bisa memperjuangkan kepentingan bersama secara bersama sama pula. Semua berlindung atas nama segan menyegan, alasan itu pula hidup banyak keluarga dari saudara kita tidak berubah. Karena keseganan mempertahankan staus quo ketidakadilan, akhirnya yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin.

Berdasarkan rilis BPS Riau terkait angka kemiskinan, Kabupaten Pelalawan menjadi daerah tertinggi peningkatan angka kemiskinannya, dari 45.300 jiwa orang miskin di Tahun 2023 menjadi 49.200 jiwa di Tahun 2024. Itu rilis lembaga resmi pemerintah ya pak Bupati, ya pak Sekda. Bukan pandai pandai penulis menyajikan data. 

Kalau seperti itu ekstrimnya kemiskinan di negeri yang dulunya kaya dengan sumber daya alam yang berlimpah, investasi tumbuh dan berkembang bak jamur di musim hujan, rupanya tidak memberikan nilai manfaat bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan. Di Kelurahan Pelalawan, di tanah tempat berdirinya Istana sayap, tanah yang pernah menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Pelalawan, masih banyak keluarga yang bekerja sehari untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari, banyak keluarga hidup dalam rumah reok dan memprihatinkan. Maksud penulis mengungkapkan fakta di Pelalawan ini agar tidak seperti biasa argumentasi pemerintah bahwa kemiskinan Pelalawan itu bawaan pendatang yang bermigrasi ke daerah yang berjuluk negeri seiya sekata ini. Namun fakta di Pelalawan menunjukkan itu. Apakah di sana tidak ada yang kaya, banyak yang kaya, banyak juga yang memegang kendali keputusan di pemerintahan. Tapi sejauh ini belum memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat di perairan, di daerah terpencil dan di desa desa yang berbatasan dengan korporasi korporasi besar dengan investasi ratusan miliar namun disampingnya hidup banyak orang miskin.

Kita Kembali lagi ke cengkrama bersama ustadz tadi, katanya lagi sembari mengutip ayat al Qur an yang sejatinya menjadi solusi bagi masyarakat Pelalawan saat ini untuk memperjuangkan apa yang semestinya mereka dapatkan, yang harus jadi hak masyarakat tempatan dan jadi kewajiban bagi pengusaha dan penguasa untuk mewujudkannya. Kira kira maksud pak ustadz seperti ini, nasib kita ditentukan oleh kita sendiri, Allah saja tidak akan menjadikan hidup kita lebih baik tanpa usaha kita sendiri. Ya pula kata ustadz ini, walau ayat tersebut sering di dengar, namun dengan cara penyempaian sederhana udtadz ini sangat relevan juga yang terjadi di Pelalawan saat ini.

Kalau lah nasib tanaman kehidupan Kelurahan Pelalawan di perjuangkan oleh masyarakat secara kompak, penulis haqqul yakin itu bisa di wujudkan, tapi yang terjadi selama ini masyarakat menggantungkan harapan dan masa depan itu ke satu orang saja, oke lah sekarang sudah berada di tangan pemerintah daerah. Namun prosesnya sepertinya masih berjalan di tempat. Masih gaya gaya lama, ada  burgaining tersembunyi oleh pengambil Keputusan di Bhakti Praja agar masalah tanaman kehidupan di Pelalawan bisa jadi komoditas politik, untung untung jadi ide konten, minimal menambah subscriber, Sedangkan inti dari yang diperjuangkan masyarakat sepertinya mengambang. Bahkan penulis dengar selentingan, bahwa Pemkab mulai membuka pintu pintu mediasi dan negosiasi setelah ada desakan dari pihak kepolisian dengan alasan kamtibmas, jika tidak ada progress dikwatirkan oleh korp Bhayangkara di Pelalawan ini akan memunculkan aksi dari anggota masyarakat yang tak puas dengan sikap pemerintah. Lagi lagi kita sesalkan, Langkah Pemkab ini bukan dari kemauan politik (political will) mereka, tapi keterpaksaan dari lembaga vertical lain di Pelalawan. Tapi tidak apalah, yang penting jalan menuju ending dari cerita 35 tahun tanpa kewajiban perusahan mulai menunjukkan titik terang. Tak apa pak bupati, pak sekda gass lah. Tapi, ini tapinya, pemerintah yang kita harapkan adalah pemerintah yang berwibawa dan bermartabat. Mengambil keputusan hanrusnya berorientasi pada kebutuhan masyarakat yang mendesak bukan di desak oleh polisi. Itu miris kita. Tapi tak apalah. Yang penting mereka sudah mau. Kalau tidak mau, mereka itu tadi, pro kemiskinan bukan pro rakyat.

Terus apa yang mesti di lakukan masyarakat Pelalawan agar hak mereka bisa didapat, tunggu saja di rumah, hangatkan air dicampur madu akasia yang di beli di aplikasi online (karena madu alam sudah sulit didapat), tunggu informasi dari pemerintah setempat. Sampai kapan itu? Ya tanya ke pemerintah sampai kapan itu. Kalau pemerintah meminta masyarakat untuk bersabar, ya bersabarlah. Toh sudah 35 tahun juga kita dipaksa bersabar. Kalau tingkat kesabaran sudah sampai di titik didih, ayo kita sama sama berjuang. Kalau mau, kalau tidak mau berjuang maka berpangku tangan lah di rumah, mungkin itu yang bisa membuat kita bahagia.

Di akhir pembicaraan kami, ustadz memberikan kata penutup. Kata beliau sih closing statement, biar terdengar keren, "Perjuangan tidak mengkhianati hasil". Usaha kita, kerja keras kita, dedikasi kita, dan konsistensi akan membuahkan hasil yang setara pada waktunya. 

Ya pula kata ustadz ini yang kemudian memancing pertanyaan penulis selanjutnya, itu kata pak ustadz atau kata AI, sambil tersenyum beliau hanya berujar, jika mau enak enak dulu, kita akan susah di kemudian hari, tapi mau kita bersusah susah berjuang, Insya Allah, hak itu akan kita nikmati, semoga ya tadz…

Penulis : Dedi/ Putra kelahiran Pelalawan