PELALAWAN (Fokusdiksi) - Para guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Pelalawan sangat menaruh harap kepada Kejaksaan Negeri Pelalawan untuk membongkar tabir pat gulipat dalam pengelolaan dan penggunaan kas organisasi cik gu selama beberapa tahun sejak kepemimpinan Leo Nardo S.Pd MM.
Setelah kasus ketidaktransparansi pengurus PGRI Pelalawan mempertanggungjawabkan uang kutipan ke anggota yang kini mencuat sampai di mejanya korp Adyaksa Kabupaten Pelalawan. Pihak jaksa terus mengumpulkan data untuk membuat permasalahan yang melibatkan ribuan guru di negeri seiya sekata ini menjadi terang benderang.
Kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan Siswanto SH MH meminta kepada masyarakat Kabupaten Pelalawan umumnya dan anggota PGRI khususnya untuk bersabar dan memberi waktu bagi lembaga penegak huum yang dipimpimnya untuk mengumpulkan data terkait perkara PGRI yang ditangani.
"Kasih kami waktu dulu untuk puldata ya,"ungkap Kajari Siswanto, Senin (4/10/2025)
Sebelumnya, diberitakan terkait aksi palak palak yang dilakukan oleh Ketua PGRI Pelalawan Leo Nardo kepada anggota nya dengan dalih untuk menyukseskan kegaiatan perayaan HUT PGRI tahun 2025.
Sebagian besar guru yang tergabung dalam wadah profesi PGRI merasa keberatan dengan patok nilai rupiah sumbangan yang sangat besar walau bervariasi berdasarkan status pegawai dan jabatan. Belum lagi dari 4 tahun terakhir pelaksanaan kegiatan yang sama dan sumbangan dengan nilai yang sama namun tanpa greget acara yang memuaskan. Tidak sesuai dengan harapan para anggota yang telah menyumbang besar walau dalam tekanan keterpaksaan. Leo Nardo sebagai ketua PGRI dan Kadisdik Pelalawan kini didesak untuk mempertanggungjawabkan semua apa yang ia lakukan bagi PGRI dan anggota di hadapan jaksa sebagai konsekwensi logis dari semua aksi koboynya mengelola keuangan PGRI Pelalawan.***
